Punya Properti, Cermati Juga Pajaknya

Dec 27, 2019   //   by Synthesis   //   News  //  Comments Off on Punya Properti, Cermati Juga Pajaknya

Saat akan membeli properti baik itu rumah, apartemen, kavling, maupun ruko, kita harus memperhatikan harga, legalitas dan pajaknya.  Maka itu, kita sebagai konsumen sudah seharusnya mengerti tentang pajak properti yang berlaku di Indonesia.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya. Besarnya tarif pajak (bea) ditetapkan sebesar 5% yang dikenakan kepada pemilik atau pembeli rumah. Nilai yang diwajibkan membayar pajak dibatasi di atas Rp 30 juta. Jenis pajak ini diatur oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 dan terhitung efektif mulai 1 Januari 1998.

 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah pajak bersifat kebendaan yang dikenakan kepada properti, baik masih berupa tanah, maupun setelah dikembangkan menjadi bangunan seperti rumah, apartemen, ruko, dan lain-lain. Besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak atau NJKP, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 jo. PP Nomor 25 Tahun 2002.

Pajak Penghasilan (PPh)

PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang jumlahnya lebih dari Rp 60 juta. PPh diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994. Besarnya PPh adalah 5% dari jumlah bruto nilai penghasilan atas hak atas tanah dan bangunan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN atas properti dikenakan terhadap kegiatan penjualan bangunan baik berupa rumah, apartemen, kondominium maupun jenis-jenis lainnya. PPN terutang pada saat pembayaran uang muka maupun pada saat pelunasan pembelian.

PPN akan dikenakan kepada pembeli, dipungut oleh penjual dengan catatan penjual adalah Pengusaha Kena Pajak. Yang menjadi dasar pengenaan PPN tersebut adalah nilai transaksi sebenarnya, namun apabila nilai transaksi tersebut di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maka yang menjadi dasar pengenaannya adalah NJOP tersebut.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Untuk pembelian hunian dengan kategori mewah, seperti apartemen, town house, rumah mewah, kondominium, selain dikenakan PPN, pembeli akan dikenakan juga PPnBM.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003, atas penjualan properti-properti tersebut dikenakan tarif sebesar 20 persen.

PPnBM hanya dikenakan untuk properti yang dijual oleh developer dan properti tersebut memenuhi kriteria tertentu. PPnBM tidak dikenakan terhadap transaksi penjualan properti antar-perorangan.

.



Marketing Office:
Phone: +6221-859-10000


Whatsapp: 0812-3000-508

Hubungi Kami

Marketing Office:
Jl. Basuki Rahmat no. 1A
Jakarta Timur 13410
Telp: +6221-859-10000
Fax: +6221-8591-5050
Whatsapp: 0812-3000-508

Online Help!